Pergeseran paradigma yang semula berpikir di tingkat lokal dan nasional telah berubah menjadi paradigma regional dan nasional. Hal ini menimbulkan pergeseran secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Terus berkembangnya Teknologi informasi juga menyebabkan proses perubahan tersebut masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Proses perubahan terjadi dengan cepat, berdampak luas dan mempengaruhi penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu nilai inti dalam ilmu administrasi publik juga mengalami perubahan dan harus menyesuaikan diri dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat luas. Setidaknya ada 21 tantangan yang dihadapi administrasi publik dewasa ini, yaitu (): 1) globalisasi ekonomi, 2) pendidikan, 3) Pengangguran, 4) Tanggung Jawab Sosial; 5) pelestarian lingkungan hidup, (6) peningkatan kualitas hidup, (7) penerapan norma-norma moral dan etika, (8) keanekaragaman tenaga kerja, (9) pergeseran konfigurasi demografi, (10) penguasaan dan pemanfaatan IPTEK, (11) tantangan di bidang politik, (12) bencana alam (tsunami, gempa, banjir-(disaster management), (13) pemanasan global, (14) kesenjangan sosial, (15) manajemen multikultural, (16) paperless bureaucracy, (17) global competition, (18) customer loyalty problem, (19) knowledge base economy; (20) time to market, dan (21) kualitas kepemimpinan. Sedangkan menurut Ginanjarkartasasmita tantangan yang dihadapi oleh Administrasi Publik dihampir semua negara adalah prevalensi dari patologi birokrasi, yaitu kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri (self-serving); mempertahankan status-quo dan resisten terhadap perubahan, cenderung terpusat (centralized) dan dengan kewenangannya yang besar, seringkali memanfaatkan kepentingan itu untuk diri sendiri. Tantangan-tantangan tersebut tidak pernah terlepas dari perubahan dalam ekologi administrasi publik. Dalam perspektif ekologi administrasi publik, perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan administrasi publik tentu menuntut . Semakin kompleksnya perspektif dalam kajian administrasi publik menuntut adanya berbagai sudut pandang dalam administrasi publik. Berkembangnya pemikiran tersebut menyebabkan administrasi publik terus mendapatkan tantangan. Keberadaan birokrasi dalam kehidupan bernegara dalam bermasyarakat dapat dirasakan oleh setiap orang dalam peradaban. Namun, memahami ruang lingkup birokrasi dan pengaruhnya bagi kehidupan menyisakan banyak hal yang masih dierdebatkan. Dengan adanya hal tersebut administrasi publik bahkan dipandang mengalami krisis identitas; apakah administrasi Publik = Politik; Administrasi Publik = Administrasi; ataukah administrasi Publik = Manajemen ? Pertanyaan selanjutnya; seberapa siapkah administrasi publik menghadapi tantangan-tantangan tersebut ? Sebagai fenomena global, reformasi administrasi merupakan tantangan yang besar bagi hampir seluruh negara di dunia. Tidak seperti reformasi di awal abad ke 20 yang menekankan pada pembangunan institusi, birokratisasi, nasionalisasi dan bermacam pembangunan kaspasitas organisasi dan administrasi, fenomena yang terjadi saat ini adalah hal sebaliknya : mengubah tradisi tradisional pemerintah dan institusi administrasi publik menjadi institusi yang dipengaruhi dan didominasi oleh elit sektor bisnis dan swasta. Privatisasi, komersialisasi, marketisasi dan contracting out, secara bersamaan mempengaruhi institusi administrasi publik mempromosikan ideologi baru dalam skala global. Dibawah pengaruh langsung dari superpower yang dominan seperti Amerika Serikat dan Lembaga Donor Barat yang lain seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO) menuntut pemerintahan untuk merubah strukturnya dan menyesuaikan sistem administrasinya dengan perubahan global ini (Farazmand, 2002). Tantangan-tantangan tersebut sebenarnya apabila tidak direspon dengan baik akan berdampak buruk terhadap kemampuan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, sebaliknya ini juga dapat menjadi momentum dan peluang bagi institusi dan keilmuan administrasi publik sebagai sebuah keilmuan.
ayukurniawatichan 